Kebutuhan Mendesak Menyelaraskan Aturan Pidana
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana karena banyak regulasi lama yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum nasional. Aturan pidana di berbagai undang-undang sektoral masih menggunakan rumusan lama, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih. Penyelarasan ini dianggap mendesak agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dan tidak terjebak dalam konflik norma. Tanpa penyesuaian cepat, proses penegakan hukum bisa terhambat dan keputusan pengadilan menjadi tidak konsisten.
Menjawab Tekanan Publik atas Reformasi Sistem Pidana
Meningkatnya sorotan publik terhadap ketimpangan vonis membuat DPR harus bergerak cepat. Kasus viral yang menunjukkan perbedaan besar antarvonis untuk pelanggaran serupa menciptakan tuntutan kuat agar sistem pidana direvisi. Percepatan pembahasan RUU ini menjadi bentuk respons DPR terhadap aspirasi tersebut. Dengan aturan yang lebih terstruktur, DPR berharap keadilan substantif bisa ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dapat meningkat.
Penyesuaian untuk Mengikuti KUHP Baru
KUHP baru yang telah disahkan membutuhkan berbagai aturan turunan agar dapat diterapkan secara utuh. RUU Penyesuaian Pidana menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap pasal dalam KUHP baru berjalan sesuai konteks yang diatur. Tanpa penyesuaian cepat, akan muncul ruang kosong hukum yang berpotensi menimbulkan multitafsir. DPR mempercepat pembahasan demi memastikan transisi hukum berlangsung lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Antisipasi Terhadap Modus Kejahatan Kontemporer
Perkembangan dunia digital memunculkan berbagai jenis kejahatan baru yang belum tercakup dalam aturan lama. Kejahatan seperti phising, pencurian data pribadi, hingga penipuan digital memerlukan dasar hukum yang lebih adaptif. DPR menilai percepatan RUU ini penting untuk memastikan bahwa perangkat hukum nasional tetap relevan dengan dinamika kejahatan modern. Tanpa pembaruan, masyarakat menjadi rentan dan pelaku memiliki celah untuk memanfaatkan kelemahan regulasi.
Target Legislasi yang Harus Dipenuhi
Sebagai bagian dari agenda legislasi tahunan, DPR memiliki target yang harus diselesaikan sebelum masa sidang berakhir. RUU Penyesuaian Pidana berada dalam daftar prioritas, sehingga pembahasannya dipercepat untuk memenuhi target tersebut. DPR ingin memastikan bahwa agenda legislasi tidak kembali menumpuk dan memperlambat proses hukum di tahun berikutnya. Percepatan ini juga dianggap sebagai bagian dari komitmen DPR memperbaiki kualitas regulasi nasional.
